HEADLINE

Ini Kenangan Mahyeldi tentang Sosok Alm Rani Ismail    
Jumat, Maret 29, 2024

On Jumat, Maret 29, 2024

Ini Kenangan Mahyeldi tentang Sosok Alm Rani Ismail
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengaku sangat berduka atas meninggalnya H. Sutan Mohammad Rani Ismael dalam usia 84 tahun di Padang, pada Jum'at pagi (29/3).
BENTENGSUMBAR.COM
- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengaku sangat berduka atas meninggalnya H. Sutan Mohammad Rani Ismael dalam usia 84 tahun di Padang, pada Jum'at pagi (29/3).

Gubernur Mahyeldi menyebut, Pak Rani Ismail merupakan salah satu tokoh Sumbar yang menginspirasi dan sangat ia kagumi. Sebab, berbagai kesuksesan tidak diraihnya dengan mudah dan instan, tapi penuh perjuangan dan kesungguhan. Hal itulah, menurut Mahyeldi, daya tarik terbesar dari sosok Almarhum.

"Beliau adalah orang baik, sangat menginspiratif dan terkenal humoris. Dari tanah suci kami mendoakan, semoga Allah SWT menempatkan almarhum di Surga Nya, Amin ya Rabbal Alamin,” ucap Gubernur Sumbar melalui keterangan tertulis dari Mekkah, Jum'at siang (29/3/2024).

Banyak kontribusi yang sebelumnya telah diberikan Pak Rani untuk Sumbar, kenang Mahyeldi, selain telah berperan besar untuk pertumbuhan dunia usaha otomotif Sumbar, Pak Rani juga merupakan pembuktian dari sebuah kata mutiara terkenal dari Arab ‘Man Jadda Wajada’. Yang berarti “siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mendapatkan (berhasil)”.

"Semoga generasi muda Sumbar, bisa belajar dari pengalaman hidup Almarhum, karena dari sosoknya lah kita dapat pembuktian kebenaran dari kata mutiara 'Man Jadda Wajada'," jelas Gubernur Mahyeldi.

Mahyeldi juga menyebut, secara personal dirinya dengan Pak Rani hubungannya cukup dekat. Buktinya, sejak menjabat sebagai Walikota Padang hingga saat ini telah menjadi Gubernur Sumbar, Mahyeldi dengan Pak Rani masih sering berdiskusi tentang pengembangan daerah.

Sosok Rani Ismail di Mata Mahyeldi

"Bertemu Pak Rani Ismael adalah berjumpa keriangan. Nyaris pada potongan-potongan kutipannya,  terselip lelucon yang membuat suasana hidup dan gembira.

Selain humoris, Rani Ismael, sejak muda sampai kini juga dikenal para kenalannya sebagai pribadi yang hangat. Energik dan antusias, terutama kalau membicarakan hal-hal yang positif.

Dia, tidak hanya pintar bicara, tapi juga mampu jadi pendengar yang baik. Kalau lawan bicaranya ngomong, Rani akan serius memperhatikan. Sekali-sekali, dia akan menyela dan bertanya untuk mengembangkan topik pembicaraan. Selain kesungguh-sungguhan yang dimilikinya, mungkin inilah rahasia Rani Ismael dalam membangun relasi dan jaringan."

Demikianlah, kesimpulan banyak kolega Almarhum tentang sosok dirinya semasa hidup. Oleh sebab itu, tidak heran jika hampir semua kalangan dan lintas generasi, merasa cukup dekat dengan sosok Almarhum.

Terakhir, Gubernur Mahyeldi memohon maaf kepada seluruh keluarga besar Bapak H. M. Rani Ismail. Sebab beliau tidak bisa datang langsung melayat ke rumah duka karena saat ini sedang menjalankan ibadah umroh. (adpsb/busan)

Akhirnya Mahfud MD Ralat Negara yang Pernah Batalkan Pemilu    
Jumat, Maret 29, 2024

On Jumat, Maret 29, 2024

Akhirnya Mahfud MD Ralat Negara yang Pernah Batalkan Pemilu
Calon presiden dan Calon wakil presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD saat menghadiri sidang gugatan Pilpres di MK.
BENTENGSUMBAR.COM
- Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD meralat negara yang pernah membatalkan Pemilu yang sempat diucapkan pada sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

Saat itu Mahfud menyebut Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung di negara lain pernah memutuskan pembatalan Pemilu, contohnya Australia.

Belakangan, pendamping Ganjar Pranowo itu meralat. Melalui akun X resminya, dia pun menyampaikan klarifikasi.


"Maaf, saat menyampaikan pengantar di Sidang MK tgl 27-3-2024 kemarin saya sempat salah ucap "Australia" sebagai negara yang pernah membatalkan hasil Pilpres," kata Mahfud, dikutip dari akun X, Jumat (29/3).

"Yang benar adalah "Austria" yang membatalkan hasil Pilpres pada Juli 2016. Austria adalah negara maju dan negara pertama yang membentuk MK (1920)," sambungnya.

Pada sidang pendahuluan, Mahfud juga menyebut MK di berbagai negara telah banyak melakukan judicial positivism dengan membatalkan Pemilu yang penuh kecurangan dan pelanggaran prosedur, seperti di Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, Thailand, dan beberapa negara.


“Akhirnya, kami tahu sungguh berat bagi MK dalam sengketa hasil Pemilu ini. Pastilah ada yang datang untuk mendorong yang mulia agar permohonan ini ditolak," katanya, saat di forum sidang pendahuluan.

Dan pasti, sambung dia, ada pula yang datang untuk mendorong agar permohonan ini dikabulkan.

"Yang datang tentu tidaklah harus orang ataupun institusi, melainkan bisikan hati nurani yang datang bergantian di dada para hakim,” kata Mahfud.

Sumber: RMOL

Safari Ramadhan di Masjid Al Wustha, Hendri Septa Evaluasi Program Wajib Hafal Satu Juz Al-Qur'an    
Jumat, Maret 29, 2024

On Jumat, Maret 29, 2024

Safari Ramadhan di Masjid Al Wustha, Hendri Septa Evaluasi Program Wajib Hafal Satu Juz Al-Qur'an
Wali Kota Padang Hendri Septa melakukan evaluasi terhadap program Wajib Hafal Satu Juz Al-Qur'an.
BENTENGSUMBAR.COM
- Wali Kota Padang Hendri Septa melakukan evaluasi terhadap program Wajib Hafal Satu Juz Al-Qur'an yang tengah dijalankan siswa SD dan SMP Negeri se-Kota Padang.

Hal ini dilakukan sewaktu melakukan melakukan Safari Ramadhan 1445 Hijriah di Masjid Al Wustha, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kamis (28/3/2024).


"Selain program Pesantren Ramadhan, Kami Pemerintah Kota Padang juga berkomitmen memberikan pendidikan Agama kepada anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah dasar dan menengah. Yaitu program Wajib Hafal Satu Juz Al-Qur'an," ucap Hendri Septa.

Hendri Septa mengatakan, program Wajib Hafal Satu Juz Al-Qur'an telah dimulai sejak 2022 lalu. 


Program ini bertujuan untuk mewujudkan Padang menjadi kota yang relegius dan melahirkan para penghafal Al-Qur'an.

"Lewat program ini kita ingin menjaga para generasi muda dari hal-hal yang dapat merusak akhlak mereka. Kita ingin menyiapkan mereka menjadi insan yang beriman dan berguna demi menyongsong Indonesia Emas 2045," pungkas Hendri Septa.


Pada kesempatan itu, Wako didampingi Asisten Pemerintah dan Kesra Edi Hasymi dan pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Dalam kesempatan ini, Hendri Septa didampingi Camat Padang Barat Pagara Anas, juga menyerahkan bantuan hibah Pemerintah Kota Padang sebesar Rp 15 juta untuk Masjid Al Wustha. (*)

Ini Alasan Golkar Tak Mau Intervensi Prabowo dalam Pembentukan Kabinet    
Jumat, Maret 29, 2024

On Jumat, Maret 29, 2024

Ini Alasan Golkar Tak Mau Intervensi Prabowo dalam Pembentukan Kabinet
Wakil Ketua Umum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pihaknya tidak akan melakukan intervensi kepada presiden terpilih Prabowo Subianto soal susunan kabinet.
BENTENGSUMBAR.COM
- Wakil Ketua Umum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan presiden terpilih memiliki hak prerogatif dalam membentuk kabinetnya sendiri. Sehingga tidak boleh ada pihak yang membatasi proses tersebut.

"Kabinet tidak boleh dibatasi, karena kabinet itu sepenuhnya berdasarkan konstitusi adalah prerogatif dari presiden," kata Agus di Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Menurutnya, seorang calon presiden ketika berkampanye ke masyarakat menawarkan visi dan misi yang akan direalisasikan bila terpilih menjadi presiden.

Oleh karena itu, Agus menilai apabila calon presiden itu terpilih, maka dia mempunyai kepentingan untuk bisa menjalankan program kerja dan merealisasikan visi dan misi yang sudah dijanjikan kepada masyarakat.

"Bagian terpenting untuk program-program supaya visi misi itu bisa tercapai adalah kabinet," katanya.

Sebelumnya, susunan kandidat menteri yang akan mengisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kembali beredar di media sosial usai Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024.

Meski begitu, Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan poster berisi susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran bukan berasal dari Prabowo dan Gibran.

"Kalau kemudian ada nama-nama yang beredar, tentunya bukan dari hasil pihak Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena pembahasan untuk itu saja pun belum pernah diadakan," ujar Dasco di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Adapun Prabowo dan Gibran masih konsentrasi dan berkonsolidasi untuk mempelajari postur APBN 2025. 

Dia menyebut mereka juga menunggu tahapan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.

Sumber: inilah.com

Ini Kata Wagub Audy soal Meningkatnya Aktivitas Erupsi Gunung Marapi    
Jumat, Maret 29, 2024

On Jumat, Maret 29, 2024

Ini Kata Wagub Audy soal Meningkatnya Aktivitas Erupsi Gunung Marapi
Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Audy Joinaldy mengimbau masyarakat di sekitar kawasan gunung untuk meningkatkan kewaspadaan.
BENTENGSUMBAR.COM
  - Menyikapi semakin meningkatnya frekwensi letusan Gunung Marapi. Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Audy Joinaldy mengimbau masyarakat di sekitar kawasan gunung untuk meningkatkan kewaspadaan.

Salah satu cara yang bisa dilakukan, sambung Wagub, yakni dengan tidak mendekati puncak gunung dalam radius 4,5 kilometer serta mengurangi aktivitas luar rumah yang tidak terlalu penting.

Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk rutin menggunakan masker guna mencegah terjadinya dampak kesehatan seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

"Saat ini, Frekwensi dan skala letusan Gunung Marapi semakin meningkat. Oleh karena itu kita minta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi aktivitas luar rumah yang tidak terlalu penting," ungkap Audy Joinaldy di Kota Padang Panjang, Kamis malam (28/3/2024).

Diketahui, sejak Desember 2023 lalu hingga saat ini, altivitas Gunung Marapi terus meningkat. Bahkan, saat ini statusnya telah berada di level III atau siaga, dan skala letusannya pun sudah semakin sering.

Akibatnya, selain menimbulkan korban jiwa, erupsi Gunung Marapi juga telah berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan produktivitas lahan pertanian warga di sekitarnya.

Bahkan, menurut Audy, akibat erupsi tersebut Bandara Internasional Minangkabau (BIM) sempat ditutup 2 kali. Teranyar itu terjadi pada hari ini (28/3), BIM sempat ditutup selama 4 jam.

"Kita bersyukur, hingga hari ini tidak terjadi letusan besar yang sampai mengakibatkan aliran larva panas ke pemukiman warga. Meski pun demikian, kondisi saat ini tentu perlu tetap kita waspadai," ujar Audy.

Sebelumnya Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra menyebut total kerugian masyarakat Kota Padang Panjang akibat erupsi Gunung Marapi diperkirakan telah mencapai Rp13 miliar.

"Selain itu, juga berdampak terhadap produktivitas 53,7 hektar lahan pertanian masyarakat," ungkap Pj. Wali Kota Padang Panjang.

Sonny mengaku, hingga saat ini Pemko Padang Panjang telah melakukan sejumlah upaya untuk memastikan kesiapan masyarakat agar mereka sadar dan tangguh bencana. Diantaranya dengan rutin menggelar sosialisasi langkah penyelamatan mandiri, edukasi pencegahan serangan ISPA, hingga menggelontorkan bantuan bagi 419 petani yang lahannya terdampak.

"Semua itu kami lakukan secara kolaborasi 
dengan seluruh pihak terkait, seperti BPBD, PMI, Satpol PP, Dishub dan sukarelawan," terangnya. (Adpsb/nov/busan)

Bawaslu di Sidang MK: Laporan Terhadap Jokowi Tak Penuhi Unsur Pelanggaran Pemilu, Termasuk soal Bansos    
Jumat, Maret 29, 2024

On Jumat, Maret 29, 2024

Bawaslu di Sidang MK: Laporan Terhadap Jokowi Tak Penuhi Unsur Pelanggaran Pemilu, Termasuk soal Bansos
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menjelaskan, pada sejumlah laporan yang masuk menyebutkan Presiden Jokowi sudah melanggar asas netralitas sebagai pihak yang dilarang ikut campur dalam kontestasi Pilpres 2024.
BENTENGSUMBAR.COM
- Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) memberikan jawaban selaku pihak terkait, dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah satu jawaban diberikan kepada pihak MK yaitu soal adanya sejumlah laporan menyangkut tindakan Presiden Jokowi soal dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menjelaskan, pada sejumlah laporan yang masuk menyebutkan Presiden Jokowi sudah melanggar asas netralitas sebagai pihak yang dilarang ikut campur dalam kontestasi Pilpres 2024.

Menurut pelapor, hal itu dilakukan oleh Presiden Jokowi saat kunjungan kerja. Bagja memastikan semua laporan sudah diproses namun berujung nihil.

"Berkenaan dengan Presiden Jokowi diduga melanggar asas netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan laporan terdapat spanduk bergambar paslon 02 (Prabowo-Gibran) dengan tindak lanjut pemberian status temuan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan no 001 2024 tanggal 18 Januari 2024, tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu," kata Bagja di ruang sidang Gedung MK, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024 malam.

Bagja melanjutkan, adanya laporan terkait tindakan Presiden Jokowi di tempat yang sama dalam kegiatan membagikan bantuan sosial (bansos), juga sudah dinilai oleh pihak Bawaslu setempat dan dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu.

"Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi diduga melakukan pelanggaran ketika kunjungan kerja ke Serang Banten, Presiden Jokowi bagi-bagi bansos dengan adanya spanduk bergambar Paslon 02 (Prabowo-Gibran). Bawaslu Banten mengeluarkan hasil kajian terhadap laporan no 002 2024 tanggal 18 Januari 2024. Hasilnya tidak bisa ditindaklanjuti karena pelaporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu," tandas Bagja.

Jawaban disampaikan Bawaslu sebagai bentuk klarifikasi terhadap keyakinan pihak pemohon dari sengketa Pilpres 2024. Mereka adalah Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin (AMIN) dan Tim Hukum Ganjar-Mahfud.

Keduanya meyakini, seharusnya tindakan Presiden Jokowi bisa tergolong pelanggaran pemilu karena ada keterkaitan dengan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Gibran saat kunjungan kerja. Termasuk saat membagikan bansos.

Kubu Anies dan Ganjar Ingin 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres

Persidangan kedua Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2024 disudahi pukul 21.00 WIB, Kamis 28 Maret 2024.

Ketua Hakim Konstitusi, Suhartoyo mengatakan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, 1 April 2024 di hari Senin. Pada sidang tersebut, Suhartoyo mengagendakan pemeriksaan saksi dari kubu pemohon 1 yaitu Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

Sesaat sebelum mengetuk palu, Ketua Tim Hukum Nasional AMIN, Ari Yusuf Amir menyela dan bertanya kepada majelis hakim konstitusi terkait permohonanya agar Mahkamah Konstitusi (MK) dapat memanggil sejumlah pihak dari kalangan menteri untuk ikut bersaksi terkait sengketa Pilpres 2024 yang diyakininya sarat kecurangan dari alat negara yang diintervensi oleh presiden.

"Kami sudah menyampaikan permohonan kepada majelis hakim untuk dapat membantu menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Sri Mulyani), Menteri Sosial Republik Indonesia (Tri Rismaharini), Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Zulkifli Hasan), Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia (Airlangga Hartarto) guna didengar keterangannya dalam persidangan ini Yang Mulia," kata Ari di ruang sidang Gedung MK, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024.

Mendengar hal itu, Suhartoyo mengaku belum dapat memberikan jawaban. Menurut dia, empat menteri yang diminta untuk dihadirkan harus dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) terlebih dahulu.

"Itu nanti kami bahas," singkat Suhartoyo.

Kubu Ganjar Ajukan Permohonan yang Sama

Pada momen tersebut, Todung Mulya Lubis selaku Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud yang juga hadir dalam persidangan mengaku mendukung permintaan dari Tim Hukum Nasional AMIN untuk menghadirkan para menteri dari kabinet Jokowi.

Kepada majelis hakim, Todung menilai hal tersebut penting, sebab banyak persoalan mengenai dugaan kecurangan Pemilu yang harus diungkap.

Salah satunya terkait penggunaan bantuan sosial atau bansos yang masif dan dipercaya berpengaruh dalam mendongkrak suara dari Prabowo-Gibran.

"Banyak sekali mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan bansos, kebijakan fiskal dan lain-lain, kami juga ingin ajukan permohonan yang sama. Jadi kami mohon perkenan majelis hakim mengabulkan," ujar Todung.

MK Buat Syarat Khusus Jika Panggil 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres

Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan syarat khusus, jika menghadirkan empat menteri di kabinet Presiden Jokowi untuk bersaksi terkait sengketa Pilpres atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024. Menurut MK, jika saksi menteri dihadirkan syaratnya adalah hanya hakim yang boleh bertanya.

"Nanti kalau dihadirkan (artinya) Mahkamah yang memerlukan. Sehingga para pihak (pemohon, termohon, terkait) tidak boleh mengajukan pertanyaan, (sebab) yang membutuhkan adalah mahkamah," kata Hakim Ketua Konstitusi Suhartoyo di ruang sidang Gedung MK, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024 malam.

Suhartoyo mengaku tidak menutup kemungkinan, empat menteri Jokowi bisa dihadirkan. Selama pihaknya berkeyakinan hal itu diperlukan. Namun keputusannya, ada di tangan delapan hakim yang menyidangkan sengketa Pilpres 2024.

"Bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan juga. Itu sangat tergantung juga dalam pembahasan kami di rapat permusyawaratan hakim," jelas Suhartoyo.

Sumber: liputan6.com

Andre Rosiade Ungkap Pesan Prabowo ke Perantau yang Pulang Basamo Gratis 2024, Ini Katanya    
Jumat, Maret 29, 2024

On Jumat, Maret 29, 2024

Andre Rosiade Ungkap Pesan Prabowo ke Perantau yang Pulang Basamo Gratis 2024, Ini Katanya
Ketua DPD Partai Gerindra Sumatra Barat (Sumbar) Andre Rosiade menggelar mudik gratis bertajuk 'Pulang Basamo 2024'. Andre mengungkap pesan Prabowo ke para pemudik.
BENTENGSUMBAR.COM
- Ketua DPD Partai Gerindra Sumatra Barat (Sumbar) Andre Rosiade menggelar mudik gratis bertajuk 'Pulang Basamo 2024'. Andre mengungkap pesan Prabowo ke para pemudik. 

Presiden terpilih Prabowo Subianto sangat memiliki kepedulian kepada Sumbar sejak lama. Bahkan sudah menganggap sebagai kampung halaman keduanya.

"Pak Prabowo menyampaikan pesan selamat mudik semoga selamat sampai tujuan, dan insyaallah selamat sampai tujuan. Beliau begitu tulus kepada masyarakat Sumbar dan akan membantu mempercepat pembangunan Sumbar. Beliau sangat peduli kepada Sumbar," kata Andre di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Anggota DPR RI asal Sumbar itu menyebut hari ini adalah gelombang pertama dengan 2.500 pemudik yang diberangkatkan. Gelombang ke dua akan dilakukan pada 4 April dengan sekitar 7.500 orang. 

Pelepasan gelombang pertama langsung dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad didampingi Andre Rosiade. 

"Ini gelombang pertama, dimana gelombang pertama ada 2500 orang tanggal 27 Maret, insyaallah ada gelombang ke 2 nanti tanggal 4 April sekitar 7500 orang. Acara sangat sukses karena mendapat banyak dukungan berbagai pihak," sebut anggota Komisi VI DPR itu. 

Melihat antusiasme pemudik di tahun ini, Andre Rosiade akan menambah jumlah bus di tahun depan menjadi 250.

Ia menekankan kegiatan ini merupakan komitmen Prabowo Subianto dan Partai Gerindra. 

Tentunya dengan lebih mempercepat dan memperkuat persiapan sebelum Lebaran 2025 nantinya. Saat Prabowo Subianto sudah resmi menjabat Presiden. 

"Melihat antusiasme yang begitu besar tahun ini 200 bus, insya Allah tahun depan kita bisa tingkatkan jadi 250 bus. Jadi ini bagian dari komitmen Pak Prabowo dan kami Partai Gerindra," ucap Andre Rosiade yang langsung kembali bertolak umrah setelah melepas keberangkatan pertama ini. 

Adapun Andre Rosiade menyelenggarakan 'Pulang Basamo' atau mudik bersama bagi 10 ribu pemilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Total ada 200 bus yang disiapkan Andre Rosiade untuk 'Pulang Basamo'.

Kegiatan ini mendapatkan sambutan hangat dari para perantau. Apalagi tahun ini, masih banyak yang terdampak pandemi dan ekonominya belum pulih seperti sedia kala. (*)

Ini Respons Sri Mulyani soal Diminta Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024 di MK    
Jumat, Maret 29, 2024

On Jumat, Maret 29, 2024

Ini Respons Sri Mulyani soal Diminta Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024 di MK
Menteri Keuangan Sri Mulyani merespon permintaan kuasa hukum Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin soal permintaan menjadi saksi di MK.
BENTENGSUMBAR.COM
- Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan usulan dari Tim Hukum Ganjar-Mahfud serta Tim Hukum Anies-Muhaimin perihal permintaan untuk menghadirkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rimaharini dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Melansir CNBC Indonesia, Ketua MK Suhartoyo mengatakan dalam penanganan perkara sengketa, Mahkamah harus berhati-hati. 

Hal itu, lantaran beririsan langsung dengan keberpihakan jika majelis hakim memanggil orang-orang tertentu untuk dijadikan saksi.

Maka, Suhartoyo mengatakan jika hakim harus memanggil para menteri tersebut, hal itu didasarkan karena kebutuhan Mahkamah. 

Suhartoyo mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan terkait pemanggilan para menteri itu.

"Mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh Mahkamah. Bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan. Sangat bergantung pada pembahasan kami di rapat permusyawaratan hakim," ujar Suhartoyo, dikutip Jumat (29/3/2024).

"Sehingga nanti kalau dihadirkan juga, Mahkamah yang memerlukan, sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan," tambah dia.

Ketika ditanya perihal tersebut, Menkeu Sri Mulyani enggan berkomentar. 

Saat ditanya awak media usai menghadiri acara buka puasa bersama di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (28/3/2024), Sri Mulyani hanya tersenyum.

Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis meminta agar majelis hakim konstitusi dapat menghadirkan Menkeu Sri Mulyani dan Mensos Tri Rismaharini dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Todung mengatakan hal itu lantaran dalam dalil-dalil permohonannya berkaitan dengan bansos dan APBN.

"Kami banyak sekali mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan bansos, kebijakan fiskal, dan lain-lain. Kami juga ingin ajukan permohonan yang sama," kata Todung dalam sidang sengketa Pilpres di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2024).

Permintaan Todung itu, sama halnya dengan permintaan dari tim hukum Anies-Muhaimin. 

Di mana, tim hukum Anies-Muhaimin pun meminta agar Sri Mulyani, Risma, Menteri Perdagangan Zulkilfi Hasan, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hadir dipersidangan. (*)